Program sertifikasi BNSP bagi Pelaksana PPM di latarbelakangi oleh kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sektor ini. Dengan adanya sertifikasi, para pelaksana program tidak hanya diakui kompetensinya, tetapi juga di dorong untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan sosial dan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui proses sertifikasi yang terstandar, di harapkan akan tercipta tenaga-tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan dalam memberdayakan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial-ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Tujuan Sertifikasi BNSP Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

• Meningkatkan Kompetensi Pelaksana PPM
• Membentuk Sikap Proaktif
• Mengembangkan Jaringan dan Kolaborasi

DOWNLOAD PROPOSAL SERTIFIKASI BNSP PELAKSANA PPM

Acuan Normatif Sertifikasi BNSP Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

• Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
• Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
• Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
• Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kesatuan Pengelolaan Hutan.
• Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

Rincian Unit Kompetensi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

1. KHT.PA02.044.01      Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial
2. KHT.PA02.045.01      Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat
3. KHT.PA02.046.01      Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Narasumber

Pelatihan ini akan di sampaikan oleh narasumber yang terafiliasi dengan lembaga sertifikasi profesi yang berkompeten di bidang pemberdayaan masyarakat.

Informasi dan Pendaftaran
0813-8142-1802 (Mobile Phone/WhatsApp)

The post Sertifikasi BNSP Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat appeared first on .

Tujuan Sertifikasi BNSP Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

• Meningkatkan Kompetensi Fasilitator
• Membentuk Sikap Proaktif
• Mengembangkan Jaringan dan Kolaborasi

Acuan Normatif Sertifikasi BNSP Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

• Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
• Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
• Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
• Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 81 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
• Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

DOWNLOAD PROPOSAL SERTIFIKASI BNSP PELAKSANA PPM

Rincian Unit Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Umum

1. SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial
2. SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
3. SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
4. SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
5. SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
6. SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat

Inti

1. SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan
2. SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial
3. SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
4. SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat
5. SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
6. SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
7. SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
8. SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
9. SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
10. SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial

Khusus (Pilihan)

1. SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
2. SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

DOWNLOAD PROPOSAL SERTIFIKASI BNSP PELAKSANA PPM

Persyaratan Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

1. Strata 2 /S2 dan Strata 3 /S3 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.
2. Strata 1/ S1 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun
3. Diploma 3/ D3 (semua disiplin ilmu ); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun.
4. SLTA/ Sederajat; dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 7 (tujuh ) tahun
5. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang manajemen SDM atau yang terkait terkait
6. Menyerahkan SK (Surat Keputusan)
7. Menyerahkan pas Foto 3X4 sebanyak 4 lembar
8. Foto Copy Ijazah terakhir
9. Foto Copy KTP
10. Bukti-bukti rekaman hasil produk kerja dalam portofolio

Narasumber

Pelatihan ini akan disampaikan oleh narasumber yang terafiliasi dengan lembaga sertifikasi profesi yang berkompeten di bidang pemberdayaan masyarakat.

Informasi dan Pendaftaran
0813-8142-1802 (Mobile Phone/WhatsApp)

The post Sertifikasi BNSP Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat appeared first on .