Pelatihan ini sangat relevan bagi perusahaan pemegang konsesi, seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan pertambangan, serta sektor lain yang memiliki kawasan operasional di sekitar hutan. Selain itu, program ini juga sesuai bagi instansi pemerintah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), lembaga pendamping, konsultan, maupun organisasi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui artikel ini, Anda akan memperoleh informasi lengkap mengenai Pelatihan Perhutanan Sosial Berbasis SKKNI, mulai dari latar belakang penyelenggaraan, tujuan dan manfaat pelatihan, materi yang dipelajari, sasaran peserta, hingga keunggulan program yang dapat mendukung implementasi pengelolaan Perhutanan Sosial secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar kompetensi nasional.

Latar Belakang

Perhutanan Sosial merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, Perhutanan Sosial juga berperan dalam memperkuat kelembagaan masyarakat, mengurangi potensi konflik pemanfaatan lahan, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di sekitar kawasan hutan.

Bagi perusahaan yang memiliki wilayah operasional berbatasan atau berada di sekitar kawasan hutan, implementasi Perhutanan Sosial sering kali berkaitan dengan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social, and Governance (ESG), Community Development (Comdev), kemitraan kehutanan, hingga penyelesaian konflik tenurial. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang memahami regulasi, mekanisme pengelolaan kawasan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal agar program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, HSE Skill Up menyelenggarakan Pelatihan Perhutanan Sosial Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang disusun mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu Bidang Perhutanan Sosial. Kurikulum pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep dan regulasi, tetapi juga mampu menerapkan kompetensi tersebut dalam mendukung pengelolaan Perhutanan Sosial secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

Tujuan Pelatihan Perhutanan Sosial

Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta:

• Memahami kebijakan, konsep, dan regulasi Perhutanan Sosial di Indonesia.
• Mengetahui mekanisme pengajuan dan pengelolaan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun rencana pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial.
• Memahami strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok usaha Perhutanan Sosial.
• Menguasai pendekatan dalam penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
• Mengembangkan pemanfaatan kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan.
• Memahami proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perhutanan Sosial.

Manfaat Pelatihan

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

• Memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai regulasi.
• Mampu mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan program Perhutanan Sosial di lingkungan kerja.
• Memahami prosedur penetapan Hutan Adat dan registrasi Hutan Hak.
• Memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang pengembangan usaha berbasis sumber daya hutan.
• Mampu menyusun rencana pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan.
• Mendukung pelaksanaan program CSR, ESG, Community Development, dan kemitraan kehutanan di perusahaan.
• Memahami pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik tenurial.
• Meningkatkan kapasitas dalam melakukan pendampingan masyarakat dan penguatan kelembagaan.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan disusun berdasarkan ruang lingkup kompetensi pada SKKNI Bidang Perhutanan Sosial, meliputi:

1. Konsep Dasar dan Kebijakan Perhutanan Sosial

• Prinsip dasar Perhutanan Sosial
• Kebijakan nasional
• Tujuan dan manfaat Perhutanan Sosial
• Peran Perhutanan Sosial dalam pembangunan berkelanjutan

2. Regulasi Perhutanan Sosial

• Peraturan perundang-undangan yang mengatur Perhutanan Sosial
• Kewenangan para pemangku kepentingan
• Hak dan kewajiban dalam pengelolaan kawasan

3. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

• Mekanisme pengajuan persetujuan
• Penyusunan dokumen permohonan
• Tahapan verifikasi
• Penetapan areal kerja

4. Pemetaan dan Penataan Kawasan

• Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
• Inventarisasi potensi kawasan
• Teknik pemetaan partisipatif
• Penandaan batas areal kerja

5. Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak

• Identifikasi masyarakat hukum adat
• Mekanisme penetapan Hutan Adat
• Registrasi Hutan Hak
• Pengelolaan Hutan Hak

6. Penanganan Konflik Tenurial

• Identifikasi permasalahan tenurial
• Analisis konflik
• Teknik negosiasi
• Mediasi dan penyelesaian konflik
• Pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa

7. Penyusunan Rencana Pengelolaan

• Penyusunan rencana kelola
• Penyusunan rencana kerja tahunan
• Administrasi pengelolaan Perhutanan Sosial

8. Pengembangan Kelembagaan

• Pembentukan kelembagaan
• Penguatan kapasitas organisasi
• Administrasi kelompok
• Pengembangan kelompok usaha

9. Pemanfaatan Kawasan Perhutanan Sosial

• Sistem agroforestri
• Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
• Pengembangan jasa lingkungan
• Ekowisata
• Pemanfaatan sumber daya air
• Pemanfaatan energi terbarukan

10. Pengembangan Usaha

• Kewirausahaan berbasis Perhutanan Sosial
• Penyusunan model bisnis
• Kemitraan usaha
• Integrated Area Development
• Pendataan nilai ekonomi kegiatan Perhutanan Sosial

11. Pendampingan Perhutanan Sosial

• Teknik pendampingan masyarakat
• Komunikasi partisipatif
• Pengembangan jejaring kerja sama
• Pengelolaan pengetahuan
• Evaluasi kegiatan pendampingan

12. Monitoring dan Evaluasi

• Monitoring pelaksanaan program
• Penilaian kinerja
• Evaluasi pelaksanaan kegiatan
• Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi

Metode Pelatihan

Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif melalui kombinasi berbagai metode, antara lain:

• Penyampaian materi oleh instruktur
• Diskusi dan tanya jawab
• Studi kasus
• Simulasi
• Praktik penyusunan dokumen
• Analisis permasalahan yang umum ditemui di lapangan

Metode tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan materi dalam pekerjaan sehari-hari.

Sasaran Peserta

Pelatihan ini direkomendasikan bagi:

• Perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI)
• Perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
• Perusahaan pertambangan
• Perusahaan kehutanan
• Tim CSR (Corporate Social Responsibility)
• Tim ESG (Environmental, Social, and Governance)
• Tim Community Development (Comdev)
• Tim Sustainability
• Tim External Affairs
• Tim Land Management
• Tim Perizinan
• Pengelola program kemitraan kehutanan
• Penyuluh kehutanan
• Pendamping Perhutanan Sosial
• Dinas Kehutanan
• Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
• Konsultan kehutanan
• Akademisi dan peneliti yang bergerak di bidang kehutanan

Keunggulan Pelatihan

Pelatihan ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

• Disusun berdasarkan SKKNI Bidang Perhutanan Sosial.
• Materi mengintegrasikan aspek regulasi, teknis, dan praktik lapangan.
• Dibimbing oleh instruktur yang berpengalaman di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
• Menggunakan studi kasus yang relevan dengan kondisi implementasi di lapangan.
• Dapat diselenggarakan dalam bentuk public training maupun in-house training.
• Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan karakteristik wilayah operasional peserta.

Hubungi Kami

HSE Skill Up siap menjadi mitra perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perhutanan Sosial.

Pelatihan dapat diselenggarakan secara in-house training, public training, maupun customized training sesuai kebutuhan organisasi.

Untuk memperoleh informasi mengenai jadwal pelatihan, proposal, penawaran biaya, atau konsultasi program, silakan menghubungi:

NURMA 0813-8142-1802

Tim kami siap membantu Anda merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung implementasi pengelolaan Perhutanan Sosial secara berkelanjutan.

The post Pelatihan Perhutanan Sosial Berbasis SKKNI untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan appeared first on .